Tambahan Dana Subsidi FLPP Diputuskan Rp2 Triliun

Himperra pusat, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memutuskan tambahan subsidi kredit pemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA) dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditambah Rp2 triliun untuk sekitar 20.000 rumah. Keputusan diambil dalam pertemuan Baasuki dengan pengurus asosiasi perusahaan realestat REI, APERSI, dan HIMPERRA di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Basuki didampingi Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dan Dirjen  Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto. Pertemuan diadakan untuk menindaklanjuti pertemuan berbagai asosiasi itu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Dalam pertemuan dengan Presiden itu para developer meminta pemerintah menambah kuota subsidi KPR dengan skim FLPP , karena yang dialokasikan senilai Rp7,1 triliun tahun ini untuk sekitar 70.000 unit rumah sudah habis pada bulan Agustus lalu.

Menurut Basuki tahun ini PUPR meminta alokasi subsidi FLPP Rp8,6 triliun tapi yang dikabulkan hanya Rp7,1 triliun. Karena Agustus 2019 sudah habis, ia pun menyurati Menteri Keuangan minta kuota FLPP ditambah Rp1,5–Rp2 triliun. Permintaan tambahan itu berlanjut dengan pertemuan dengan Presiden itu.

Tidak dijelaskan bagaimana alokasi subsidi FLPP dinyatakan habis, padahal sebelumnya Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyatakan, yang habis hanya kuota FLPP di Bank BTN. Sementara di puluhan bank lain yang ikut menyalurkan KPR bersubsidi, kuota KPR subsidi dengan skim FLPP itu masih tersedia belasan ribu unit. Kenapa para developer tidak meminta KPR bersubsidi ke bank-bank di luar BTN itu?

Yang jelas, para pengurus asosiasi itu bertemu Presiden didampingi Basuki dan beberapa menteri lain. Saat itu Presiden langsung menelepon Menteri Keuangan meminta alokasi subsidi FLPP itu ditambah Rp1,5–2 triliun.

Endang Kawidjaja, Ketua Umum HIMPERRA, usai pertemuan dengan Basuki Jumat (20/9/2019) itu, menyatakan, selain menyepakati tambahan subsidi FLPP Rp2 triliun dengan uang muka KPR hanya satu persen, pertemuan juga memutuskan beberapa hal lain.

Yaitu, relaksasi program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dari semula calon debitur harus menabung minimal enam bulan sebelum bisa mengajukan KPR bersubsidi dengan skim BP2BT, menjadi cukup tiga bulan saja.

Sementara subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp4 juta per debitur tetap dijalankan, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi kelompok sasaran mnakin ringan mengakses KPR bersubsidi.

Di samping itu ada juga relaksasi Permen PUPR No 11/2019 tentang Perjanjian Penbgikatan Jual Beli (PPJB) untuk rumah inden yang diprotes banyak developer, karena dinilai sangat berpihak kepada komnsumen dan sebaliknya memberatkan developer. Kemudian keharusan adanya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk setiap rumah sebelum bisa mendapat KPR dan serah terima juga dihapus.

Terakhir yang membuat developer makin sumringah, rumah bersubsidi dengan lebar kaveling 5 x 12 m2 dengan site plan disahkan pada Januari 2018, masih bisa mendapatkan KPR bersubsidi. Ketentuan ini berlaku sampai pertengahan tahun 2020.

Sumber : http://housingestate.id/read/2019/09/21/tambahan-dana-subsidi-flpp-diputuskan-rp2-triliun/http://housingestate.id/read/2019/09/21/tambahan-dana-subsidi-flpp-diputuskan-rp2-triliun/

Respond For " Tambahan Dana Subsidi FLPP Diputuskan Rp2 Triliun "