PSBB Lagi, Pengembang Di Jakarta Minta Stimulus

Unit Perumahan Bersubsidi

Jakarta,HIMPERRA—Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Properti Hendro Gondokusumo meminta adanya stimulus untuk sektor properti agar bisa berjalan dan survive.  Pemerintah diharapkan dapat membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Ini agar bisa attract, walaupun harga properti sudah murah, masyarakat masih ragu-ragu untuk membeli properti. Ini perlu stimulus perpajakan,” ujarnya, seperti dikutip Bisnis.com.

Stimulus perpajakan, lanjutnya, sangat diperlukan karena sektor properti mengalami penurunan sampai 70 persen sejak Pembatasan Sosial Skala Besar dimulai pada 10 April, lalu ada peningkatan sebesar 40 persen saat PSBB transisi.

“Saat ini PSBB lagi dan diperkirakan kembali menurun sampai 30 persenan. Ini diperlukan stimulus,” ucapnya.

Hendro mengutarakan industri properti ini mampu membangkitkan perekonomian Indonesia. Hal itu dikarenakan ada 175 industri mengikutinya dengan melibatkan 30 juta tenaga kerja.

Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) DKI Jakarta Aviv Mustaghfirin mengatakan, PSBB membuat aktivitas penjualan terpengaruh. Pasalnya, untuk pameran dan kunjungan ke lokasi akan lebih baik jika dilakukan secara off-line.

“Memang seharusnya PSBB ketat ini sudah dijalankan sejak Maret 2020 lalu karena perilaku masyarakat masih sulit untuk mentaati protokol kesehatan. Memang saat itu, pengembang sudah memasarkan proyek properti melalui digital marketing. Hal ini tidak semudah dengan cara biasa atau offline,” ujar Aviv, seperti dikutip dari propertynbank.com.

Aviv Mustaghfirin, Ketua DPD Himperra DKI Jakarta

Oleh karena itu, Aviv berharap dukungan dari Pemda DKI melalui Bank DKI dan lembaga pembiayaan pemerintah seperti Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk turut mem-back up pembiayaan KPR agar suku bunga bisa hanya 1 digit.

“Kebijakan dan dukungan tersebut sangat meringankan cicilan KPR konsumen. Karena sebagian proyek anggota HIMPERRA DKI banyak yang diluar kota DKI, khusus sektor properti diberikan kelonggaran keluar masuk kota untuk bisa terus memantau proyeknya yang ada diluar kota,” tegas Aviv.

Dirinya mengakui, di saat diberlakukannya PSBB Transisi beberapa waktu lalu, membuat penjualan mengalami penurunan yang sangat signifikan sampai di angka 40-60%. Penyebabnya adalah persyaratan pendapatan dipembiayaan KPR. Sehingga banyak pengembang yang melonggarkan pembayaran dengan cara cicilan ke pengembang 3-5 tahun, disamping mendapatkan pembeli melalui pembiayaan cash keras.

Sementara dalam menghadapi diberlakukannya kembali aturan PSBB di DKI Jakarta, Aviv menegaskan pihaknya harus tetap jualan, yaitu dengan cash keras dan cicilan bertahap 3-5 tahun. Dia juga meminta adanya kebijakan pembiayaan KPR yang meringankan bagi para calon konsumen. “Kita akan jalankan aturan tersebut, namun tetap melakukan penjualan dengan cara yang berbeda,” pungkasnya.

Respond For " PSBB Lagi, Pengembang Di Jakarta Minta Stimulus "