Ini Dia Tiga Kesepakatan Himperra Dan PLN

Sekjen DPP Himperra Mengunjungi Salah Satu Perumahan yang Dibangun Anggota Himperra

Jakarta,HIMPERRA— Terkait keluhan pengembang soal sulitnya penyambungan listrik ke area perumahan yang dibangun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka asosiasi yang bergabung dalam Himpunan Pengembang Pemukiman Dan Perumahan Rakyat (Himperra) menginisiasi pertemuan dengan jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pertemuan yang berlangsung secara virtual tersebut berlangsung, Selasa, 3/9, diikuti oleh jajaran pengurus Himperra di daerah.

Berikut tiga kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat Himperra bersama PLN tersebut.

  1. HIMPERA akan mengirimkan data-data yang diperlukan PLN pada minggu ke – III Bulan September 2020 yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi kelayakan penyambungan oleh PLN.
  2. Terhadap kebutuhan/isu yang mendesak agar HIMPERA dapat dikoordinasikan per kasus.
  3. Bagi perumahan yang sudah membayar BP, dapat disepakati untuk diberikan jangka waktu selama 12 bulan untuk penyelesaian pembangunan. Jika lebih dari waktu yang ditentukan, maka akan diberlakukan BP hangus. Kondisi ini dapat dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

Berdasarkan PERMEN PUPR No. 20 Tahun 2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang menerangkan bahwa BP listrik harus sudah terbayar dengan bukti-bayar sebagai pra-syarat untuk akad kredit di Bank Pemberi KPR Subsidi (KPRS).

Sedangkan anggota Himperra belum bisa melakukan pembayan BP dengan alasan informasi dari PLN setempat terkendala material untuk melakukan penyambungan. JIka pembangunan perumahan terkendala, listrik belum terpasang maka konsumen akan melakukan protes yang berakibat sampai dengan penolakan pembayaran cicilan.

Pemasangan Listrik di Salah Satu Perumahan Anggota Himperra

Karena itu ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaya mengharapkan prioritas penyambungan untuk Perumahan Subsisi dapat dijadikan norma untuk mendukung Program Pemerintah, yaitu Program Pembangunan Sejuta Rumah (PSR).  Himperra lanjut Endang mengusulkan untuk memakai sambungan layanan PESTA (penyambungan sementara). Hal itu dapat digunakanan maksimal 3 bulan khusus untuk perumahan yang belum memiliki material penyambungan lengkap dengan biaya yang wajar (bukan dihitung maksimal 24 jam).

Sebelumnya, beberapa anggota Himpera melaporkan dalam beberapa bulan belakangan, pengembang di daerah kesulitan menjual rumah karena jaringan listriknya belum tersedia. Alasan dari PLN,  kesulitan biaya investasi untuk biaya pesangan baru ke kawasan perumahan. Sebagai contoh di Bengkulu, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya, ratusan rumah siap huni  tidak bisa akad kredit karena belum dialiri listrik

“Dulu persoalannya adalah daya listriknya tidak ada. Sekarang daya listriknya berlebih. Tetapi PLN kesulitan dana investasi awal untuk membangun jaringannya. Akhirnya proses penyambungan terkendala dan berjalan lambat. Jangan sampai hal ini dimanfaatkan oknum PLN maupun pihak ketiga yang bermain dengan mempersulit proses penyambungan listrik supaya pengembang melakukan nego. Ujung-ujungnya biaya yang dibayarkan menjadi lebih mahal,” ujarnya.

Ini harus menjadi perhatian, karena penyediaan rumah rakyat adalah program pemerintah, tambah Endang. Karena itu Himperra melakukan diskusi dengan PLN mencari solusi dan mendorong PLN untuk tetap memprioritaskan sambungan jaringan listrik, khususnya bagi perumahan bersubsidi yang merupakan program pemerintah.  Tanpa listrik maka sudah pasti pasokan rumah bagi MBR terhambat.

Endang menilai upaya pemerintah untuk mendorong pasokan rumah rakyat melalui Program Sejuta Rumah akan sulit tercapai kalau tidak mendapat sokongan dari semua instansi terkait seperti PLN. Apalagi saat ini dari 1.100 perusahaan pengembang anggota Himperra, hampir 95 persennya, merupakan pengembang rumah rakyat, khususnya untuk MBR.

Respond For " Ini Dia Tiga Kesepakatan Himperra Dan PLN "