Category : Properti | Sub Category : National Posted on 2025-01-22 16:33:35
JAKARTA — Pemerintah diminta segera merealisasikan janjinya menambahkan kuota rumah subsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Untuk diketahui, rencana pemerintah akan menambah kuota FLPP per 1 September sebanyak 34.000 unit sehingga total pembiayaan rumah subsidi di sepanjang tahun ini mencapai 200.000 unit. Namun hingga kini, belum terealisasi penambahan kuota FLPP.
Sebelumnya, anggaran untuk merumahkan rakyat khususnya MBR dengan skema FLPP yang tahun ini hanya sebesar Rp13,72 triliun untuk membiayai 166.000 unit rumah. Di tahun lalu, anggaran FLPP mencapai Rp26,3 triliun untuk memasok sebanyak 229.000 unit rumah subsidi. Diproyeksikan alokasi kuota rumah subsidi tahun ini akan habis pada akhir Agustus.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPP Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan hingga kini, tambahan kuota rumah subsidi dengan FLPP tahun 2024 yang sudah diumumkan pemerintah sebanyak 34.0000 unit belum dicairkan. Namun demikian, pihaknya mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menambah kuota FLPP dari 166.000 unit rumah menjadi 200.000 unit.
“Ada 34.000 unit tambahan FLPP 2024. Tapi itu dana sampai sekarang belum cair. Akad FLPPnya tetap belum bisa dilaksanakan. Kasihan anggota-anggota kami dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mau beli rumah,” ujarnya, Rabu (18/9/2024).
Menurutnya, belum terealisasinya tambahan kuota FLPP ini membuat calon konsumen MBR yang tertunda dan tidak bisa akad kredit. Selain itu, pengembang kesulitan mengelola cashflow-nya dan menjalankan kewajiban kepada perbankan.
“Penerima manfaat langsung subsidi FLPP dan mereka yang terkena dampak utamanya,” katanya.
Adapun Himperra dengan anggota lebih dari 3.000 pengembang terus full support mendukung program pemerintah. Tahun ini, pihaknya akan membangun 60.000 unit rumah subsidi. Lalu di tahun depan, ditargetkan dapat membangun 75.000 unit rumah subsidi.
Melihat begitu besar harapan kepada pemerintahan baru, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka untuk menjadikan perumahan sebagai lokomotif pertumbuhan perekonomian nasional. Terlebih, adanya target 3 juta unit rumah setiap tahun dan terbentuknya Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan menjadi sebuah keniscayaan yang mesti diwujudkan.
“Kami sangat mendukung program pemerintahan baru Prabowo – Gibran karena backlog rumah mayoritas-nya di kota dan pinggiran-pinggiran kota, maka sebaiknya 1,5 juta unit rumah di kota-kota dan sekitar-nya. Baru kemudian sebanyak 1,5 juta unit rumah di daerah pesisir dan pedesaan,” tuturnya.
Dia mengusulkan anggaran FLPP untuk MBR setiap tahunnya dapat dialokasikan mencapai 300.000 unit rumah bersubsidi. Kemudian bagi angkatan kerja muda, generasi milenial diberikan perhatian khusus terutama dalam hal aksesibilitas dan fasilitas kemudahan membeli rumah.
“Jumlah angkatan kerja muda, generasi milennal, sangat banyak dan selama ini belum dapat perhatian khusus. Bisa saja misalnya mereka diberikan fasilitas seperti FLPP. Tetapi dengan bunga yang lebih tinggi, antara 7% hingga 8% per tahun,” ucapnya.
Dengan kebijakan tersebut Himperra meyakini hal itu bisa mendorong industri perumahan tumbuh pesat. Akibat seluruh lini bisnis turunan yang berjumlah lebih dari 185 Industri ikut berlari kencang.
“Industri semen, baja, keramik, genteng, gypsum, cat, aksesoris rumah, dan lain-lain akan tumbuh dengan pesat, Pada akhirnya mampu mendukung pergerakan dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang diinginkan pemerintah,” terang Ari.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi MBR. Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan bisa mendorong kemampuan kelas menengah di sektor konsumsi, khususnya di bidang perumahan.
“Target kuota FLPP juga ditambah dari 166.000 unit, menjadi 200.000 unit mulai 1 September 2024,” ujarnya.
Penambahan kuota FLPP ini menjadi stimulus memperkuat kelas menengah yang dinilai sebagai motor penggerak perekonomian. Terlebih, masyarakat kelas menengah pola konsumsi di mana pengeluaran terbesar biasanya dari segi sektor untuk makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.
Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan alokasi kuota FLPP mengalami penambahan 34.000 unit atau senilai Rp4,3 triliun pada awal September. Hal ini komitmen pemerintah mengguyur tambahan kuota FLPP dilakukan menjawab kekhawatiran para pengembang yang menyebut bahwa alokasi rumah subsidi sebanyak 166.000 unit akan habis per September 2024.
“Dari 166.000 unit tambah 34.000 unit jadi total 200.000 unit, tambahannya Rp4,3 triliun,” katanya.
Sumber : Pemerintah Diminta Segera Realisasi Penambahan Kuota Rumah Subsidi (bisnisindonesia.id)
